Skip to content

PUBLIKASI KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017

Sehubungan meningkatnya kebutuhan angkutan sepeda motor berbasis Aplikasi (online), Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah menerbitkan Peraturan Bupati Bogor Nomor : 27 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang Dengan Sepeda Motor, diharapkan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati ini  dapat memenuhi dinamika yang terjadi, tuntutan kebutuhan, perkembangan, aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan orang dengan sepeda motor serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

 PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 27  TAHUN 2017

 TENTANG

ANGKUTAN ORANG DENGAN SEPEDA MOTOR

DENGAN RAHMAT TUHA YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

  1. bahwa dalam rangka memenuhi dinamika yang terjadi, tuntutan kebutuhan, perkembangan,  aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan orang dengan sepeda motor serta untuk  memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, perlu mengatur   angkutan orang dengan sepeda motor;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Angkutan Orang dengan Sepeda Motor;

Mengingat  :1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

  1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentgang Kepolisian Negera Republik Indonesia (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 82);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
  13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 57);
  14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGKUTAN ORANG DENGAN SEPEDA MOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
  2. Bupati adalah Bupati Bogor.
  3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
  4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
  5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor.
  6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pehubungan Kabupaten Bogor.
  7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
  8. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
  9. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
  10. Angkutan orang dengan sepeda motor adalah angkutan yang dilayani dengan sepeda motor baik menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi atau tidak menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
  11. Penyedia Jasa adalah badan hukum yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi dan/atau menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan roda dua.
  12. Mitra/anggota adalah pengemudi yang terdaftar pada penyedia jasa angkutan orang dengan sepeda motor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
  13. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
  14. Pengguna jasa adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi kendaraan.

BAB II

ANGKUTAN ORANG DENGAN SEPEDA MOTOR

Pasal 2

(1) Angkutan orang dengan sepeda motor terdiri dari :

  1. Angkutan orang dengan sepeda motor yang menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi;
  2. Angkutan orang dengan sepeda motor yang tidak menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

(2) Angkutan orang dengan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Badan Hukum yang bergerak dibidang penyedia jasa aplikasi berbasis Teknologi Informasi.

(3) Angkutan orang dengan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh perorangan.

BAB III

ANGKUTAN ORANG DENGAN SEPEDA MOTOR YANG MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS

TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Wilayah Operasional

Pasal 3

Wilayah operasional kendaraan angkutan orang dengan sepeda motor yang menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi di daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. menaikan pengguna jasa di Daerah; dan
  2. dapat mengantar pengguna jasa keluar daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban Penyedia Jasa

Pasal 4

(1) Penyedia jasa berkewajiban :

  1. mendaftarkan mitra/anggota yang beroperasi di daerah kepada dinas;
  2. menyediakan tempat khusus untuk menunggu permintaan dari pengguna jasa bagi mitra/anggotanya;
  3. melaporkan data jumlah mitra/anggota dan kendaraan yang beroperasi di daerah kepada dinas setiap bulan;
  4. menunjuk penanggungjawab di daerah;
  5. memberikan sanksi kepada mitra/anggota yang melanggar ketentuan kewajiban dan larangan dalam Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  6. memberikan kartu identitas serta seragam kepada mitra/anggota berupa helm dan jaket yang diberi tanda khusus yang ditetapkan oleh dinas;
  7. mengasuransikan setiap mitra/anggota dan pengguna jasa sesuai ketentuan perundang-undangan;
  8. menggunakan aplikasi di bidang teknologi dan informasi serta transaksi elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendaftaran mitra/anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada kepala dinas dengan melampirkan :

  1. foto copy Akta Pendirian perusahaan dan pengesahan dari kementerian yang berwenang;
  2. foto copy NPWP atas nama badan hukum;
  3. surat Keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang masih berlaku atas nama mitra/anggota;
  4. foto copy surat izin mengemudi (golongan C) yang masih berlaku atas nama mitra/anggota;
  5. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama mitra/anggota;
  6. foto copy surat tanda nomor kendaraan (STNK) domisili Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diatur oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga

Kewajiban Mitra/Anggota

Pasal 5

Setiap mitra/anggota berkewajiban :

  1. membawa kartu identitas dan memakai seragam berupa helm dan jaket yang diberi tanda khusus yang ditetapkan oleh dinas;
  2. memelihara kendaraan dan memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
  3. melayani pengguna jasa berdasarkan permintaan melalui aplikasi;
  4. mengantar pengguna jasa sampai ke tempat tujuan;
  5. memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada pengguna jasa;
  6. menghormati pengemudi angkutan orang dengan sepeda motor yang tidak menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi dan kendaraan lainnya;
  7. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Keempat

Larangan Mitra/Anggota

Pasal 6

Setiap mitra/anggota dilarang :

  1. menyimpan kendaraan bermotor di badan jalan, bahu jalan, halte, dan fasilitas pejalan kaki (trotoar);
  2. menaikan pengguna jasa di kawasan terminal;
  3. menaikan pengguna jasa di jalan yang telah dilayani oleh angkutan penumpang umum dalam trayek, kecuali saat tidak ada pelayanan angkutan penumpang umum dalam trayek;
  4. menaikan pengguna jasa di lokasi pangkalan angkutan orang dengan sepeda motor yang tidak menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi;
  5. menunggu pengguna jasa bukan ditempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b.

BAB IV

ANGKUTAN ORANG DENGAN SEPEDA MOTOR

YANG TIDAK MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Wilayah Operasional

Pasal 7

Wilayah operasional kendaraan angkutan orang dengan sepeda motor yang tidak menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi di daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. menaikan pengguna jasa di daerah; dan
  2. dapat mengantar pengguna jasa dari dalam daerah keluar daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengemudi

Pasal 8

Setiap pengemudi sepeda motor yang tidak menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi berkewajiban :

  1. menggunakan helm dan jaket serta menyediakan helm bagi pengguna jasa;
  2. menyimpan sepeda motor dan menunggu pengguna jasa pada tempat khusus (pangkalan);
  3. menaikan dan menurunkan pengguna jasa tidak disembarang tempat;
  4. mengantar pengguna jasa sampai ke tempat tujuan;
  5. memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada pengguna jasa;
  6. menghormati pengemudi angkutan orang dengan sepeda motor yang menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi;
  7. mendukung program pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan pelayanan angkutan penumpang umum;
  8. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Ketiga

Larangan Pengemudi

Pasal 9

Setiap pengemudi dilarang :

  1. menyimpan sepeda motor di badan jalan, bahu jalan, halte, dan fasilitas pejalan kaki (trotoar);
  2. menaikan pengguna jasa di kawasan terminal;
  3. menaikan pengguna jasa di jalan yang telah dilayani oleh angkutan penumpang umum dalam trayek, kecuali saat tidak ada pelayanan angkutan penumpang umum dalam trayek; dan
  4. menghalangi, menghalau, dan/atau melarang pengemudi angkutan orang dengan sepeda motor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang akan atau sedang melayani pengguna jasa.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

(1) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan angkutan orang dengan sepeda motor dilakukan oleh dinas, dinas yang tugas dan tanggungjawabnya membidangi informatika dan Kepolisian Resor Bogor.

(2) dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang melibatkan perangkat daerah dan/atau instansi lain yang terkait.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

Penyedia jasa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

  1. dinas memberikan teguran paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja kepada penyedia jasa;
  2. dalam hal setelah dilakukan teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a penyedia jasa tidak melaksanakan isi teguran, maka dinas mengusulkan pembekuan aplikasi berbasis Teknologi Informasi angkutan orang dengan sepeda motor di daerah kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  3. dalam hal setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pembekuan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka dinas melakukan penghentian seluruh kegiatan penyedia jasa angkutan orang dengan sepeda motor yang menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi di daerah.

Pasal 12

(1) mitra/anggota dan pengemudi yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) bagi penyedia jasa yang melakukan pendaftaran mitra/anggota dan tidak melampirkan persyaratan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan domisili daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, maka mitra/anggota tersebut dapat didaftarkan dan melakukan pelayanan di daerah paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

(2) selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mitra/anggota wajib melakukan perubahan Surat Tanda Nomor Kendaraan ke domisili daerah penyedia jasa wajib melaporkannya kepada Dinas.

(3) dalam hal mitra/anggota tidak melakukan perubahan Surat Tanda Nomor Kendaraan ke domisili daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyedia jasa wajib memberikan sanksi larangan untuk melakukan pelayanan di daerah kepada mitra/anggota dan dikeluarkan dari daftar kemitraan/anggota penyedia jasa.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Please follow and like us:
0

Leave a Comment