Skip to content

PILPRES 2019 DIDUGA PENUH KECURANGAN


PILPRES 2019 DIDUGA PENUH KECURANGAN ;
PP BARISAN RAKYAT UNTUK PRABOWOSANDI ( BARUPAS) MENUNTUT KOMISIONER KPU MENGUNDURKAN DIRI SERTA MEMINTA BAWASLU MELAKUKAN PENYELIDIKAN

Pesta demokrasi pemilihan Umum yang meliputi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dari tingkat DPR RI hingga DPRD Tingkat II serta pemilihan para senator DPD RI telah selesai dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang baru berlalu, penyelenggaraan Pemilu kali ini banyak menimbulkan kegaduhan dan persoalan yang belum berhenti, dugaan kecurangan semakin menguat dalam pembicaraan masyarakat baik ditingkat kota maupun desa,
terutama juga dikalangan para nitizen media sosial, bahkan ada yang mengatakan bahwa Pemilihan Umum kali ini adalah pemilihan umum yang paling buruk diselenggarakan sejak reformasi 1998.

Sebelum Pemilihan Umum dilaksanakan banyak permasalahan yang diduga belum selesai dan menjadi pertanyaan para Tim Sukses Paslon Pilpres, Ketua Umum Ormas Barisan Rakyat Untuk Prabowo-Sandi (BARUPAS) Azrai Ridha SH dalam keterangan menyampaikan bahwa Pemilu sekarang ini tidak luput dari banyaknya permasalahan yang tidak terselesaikan mulai dari kotak kardus sebagai kotak pengumpulan suara yang sangat rentan dengan kerusakan, juga DPT yang belum terselesaikan yaitu 17 juta suara siluman,
bahkan kemudian banyaknya warga yang tidak mendapatkan undangan pemilu,

dalam masa kampanye yang sangat panjang banyak juga permasalahan yang sangat merugikan salah satu paslon yang dipersulit izin kampanye, bahkan ketidak netralan para pejabat negara yang memihak pada calon petahana yang bukan lah sesuatu yang rahasia tetapi sangat kasat mata dilakukan dengan ego kekuasaan jabatan mereka melakukan pelanggaran pelanggaran Pemilu dengan menyalah gunakan jabatan dan membodoh-bodohi rakyat dengan berbagai program negara,diklaim sebagai kegiatan-kegiatan calon petahana pribadi dan banyak hal lainnya yang menimbulkan kejanggalan-kejanggalan dalam penyelenggaraan Pemilu kali ini.

Azrai Ridha juga menambahkan dugaan dugaan perilaku yang tidak seimbang dari pengawas Pemilu juga pantas disoroti sebagai keberpihakan lembaga pengawas dalam penyelenggaraan kampanye dengan memberikan kelonggaran kelonggaran terhadap penyalah gunaan jabatan dari ASN maupun kepala daerah yang terang terangan tidak netral dan terang terangan mendukung petahana, sementara laporan laporan yang disampaikan oleh salah satu Paslon Pilpres tidak ditanggapi secara serius.

Penyelenggaraan Pemilu kali ini dari awal sebelum kampanye saja sudah kisruh dan semberawut menimbulkan pertanyaan apa yang terjadi dibalik semua kekisruhan dan kesemrawutan ini .
Pasca penyelenggaraan pencoblosan tanggal 17 April 2019 banyak peristiwa yang terjadi, Pemilu yang diharapkan jurdil dan langsung dan umum ini dikotori dengan peristiwa kecurangan yang sangat masif dan sistemik bahkan sangat menyimpang dari azas azas Jurdil dan luber sebagaimana yang terjadi pada peristiwa Pemilu sebelum sebelumnya, Kecurangan yang terjadi dapat dilihat banyaknya peristiwa yang aneh dan menyimpang terjadi di berbagai daerah seluruh Indonesia , dari mulai kertas suara yang sudah dicoblos pada nomor dan gambar salah satu pasangan ca lon Presiden, kemudian terlambatnya kotak suara dan kertas suara yang didistribusikan kedaerah-daerah sehingga menimbulkan keterlambatan dan pencoblosan yang tidak sesuai jadwal,

kertas suara yang dicoblos oleh para petugas TPS dan hingga penghitungan suara yang tidak benar dan tidak jujurnya para petugas TPS dengan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsinya yang harus bersikaf adil dan jujur serta tidak memihak, peristiwa pelanggaran pelanggaran dalan kegitan ini diluar negeri juga menjadi perhatian yang sangat memperihatinkan dengan dugaan kecurangan – kecurangan yang dilakukan petugas TPS dan oknum oknum Kedutaan dan konjen, semua peristiwa ini menunjukkan kelemahan yang sangat fatal yang diLakukan oleh KPU sebagai penyelengara Pemilihan Umum.

Ketua Umum PP BARUPAS dalam pandangannya kegiatan penyelengaraan Pemilu bukanlah sesuatu baru dalam kehidupan berbangsa dan kegiatan yang berlangsung lima Tahunan ini seharusnya sudah tidak menimbulkan kecurangan kecurangan dan peristiwa pelanggaran yang masif, dengan dana yang sangat besar digelontorkan negara seharusnya pemilu demi pemilu harus terselenggara dengan baik dan sesuai dengan Undang Undang oleh sebab itu Azrai Ridha menilai bahwa komisioner KPU pada saat sekarang ini tidak profesional dan tidak kredible sebagai anggota komisioner yang mendapat amanah sebagai penyelengara Pemilu dengan dana yang sangat luar biasa besarnya, selanjutnya sangat amat wajar mereka harus bertanggung jawab dengan segala kekisruhan dan kesembrawutan Pemilu kali ini dengan legowo menyatakan kegagalan dan mengundurkan diri dari komisioner KPU dan mempertanggung jawabkan dihadapan lembaga yang berwenang. (Red)

Please follow and like us:
0

Leave a Comment