Skip to content

Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata

Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata

Transkhatulistiwa 13.4.2019

Siang ini media Transkhatulistiwa sempat bertandang ke kediaman pengacara muda Andi Tatang SH. Dan sempat berbincang-bincang mengenai hukum acara perdata mengenai pembuktian dan alat-alat bukti dalam acara perdata, pengacara muda ini menjelaskan mengenai Pasal 1865 B.W. bahwa ” barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan psristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.” Maka dari itu, pihak yang berperkara haruslah memberikan bukti yang kuat sesuai dengan masalah yang ada. Berkaitan dengan materi pembuktian maka dalam proses gugat menggugat, beban pembuktian dapat ditujukan kepada penggugat, tergugat, maupun pihak ketiga yang melakukan intervensi. Pada prinsipnya, siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia wajib membuktikannya.

Macam-Macam Alat Bukti

  1. Alat bukti tertulis (Surat)
    Alat bukti tertulis diatur dalam BAB II Pasal 1867-1894. Alat bukti tertulis yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam alat bukti tertulis diantaranya yaitu: akta dan bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi menjadi dua yaitu, akta ontentik dan akta dibawa tangan.
  2. Alat bukti kesaksian
    Alat bukti kesaksian diatur dalam BAB III Pasal 1895-1912. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan sala satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan.
  3. Alat bukti persangkaan
    Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 1915-1922 KUHPerdata. Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.
  4. Alat bukti pengakuan
    Pengakuan diatur dalam Pasal 1923-1828 KUHPerdata. Pengakuan merupakan sebuah keterangan sepihak, karenanya tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan.
  5. Alat bukti sumpah
    Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 1929-1945 KUHPerdata. Sumpah sebagai alat bukti ialah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang memberi keterangan tersebut takut akan murka Tuhan bilamana ia berbohong. Sumpah tersebut diikrarkan dengan lisan diucapakan di muka hakim dalam persidangan dilaksanakan di hadapan pihak lawan dikarenakan tidak adanya alat bukti kain. (Ach. M)
Please follow and like us:
0

Leave a Comment