Skip to content

Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia ” USUT PERSEKONGKOLAN E-KTP, DIMULAI DARI PERCETAKAN NEGARA”

[caption id="attachment_129" align="alignleft" width="289"] Ketua UMUM DPP PWRI “Suriyanto PD,SH,MH”[/caption]

Ketua umum DPP PWRI buka suara berkaitan dengan maraknya berbagai media yang memberitakan tentang kasus mega korupsi e KTP, Sebagaimana telah diketahui bersama  bahwa  Didalam salah satu surat Dakwaan KPK terhadap terdakwa  irman dan Sugiarto disebutkan bahwa telah dilakukan pembayaran pekerjaan e ktp oleh diskucapil  kepada konsorsium PNRI  . Telah melakukan pembayaran secara lunas Pekerjaan e-ktp  tahun 2013 sebesar 1,6Triliun rupiah.

serta juga sebagaiman  pemberitaan media atas laporan dari serikat pekerja PerumPercetakan Negara yang mengatakan bahwa ada selisih1,3 triliun rupiah yang tidak singkron antara Dakwaan KPK dengan hasi llaporan auditor keuangan milik percetakan Negara, berarti diduga ada 1,3 trilyun dipercetakan negera yang tidak sesuai dengan laporan keuangannya kepihak kementerian BUMN, maka disini siapakah disini yang berbohong ?

memperhatikan hal tersebut diatas, yang menjadi pertanyaan apakah uang sebesar itu betul masuk ke percetakan negara atau tidak  ? sehingga Direksi percetakan Negara tidak mengakui didalam laporan keuangannya

Maka saya selaku Ketua Umum DPP Persatuan Wartawan Republik Indonesia dimana pers adalah sebagai kontrol sosial yang mengemban amanaha UU PERS sangat prihatin dengan kinerja KPK yang lambat didalam mengungkap kasus e ktp ini bayangkan pada sejak tahun 2014 kasus ini sudah mencuat namun hingga kini tidak  kunjung selesai padahal jelas bahwa permasalahannya adalah ada dipemenang tender konsorsium tersebut seharusnya KPK sudah jauh lebih tahu dibandingkan masyarakat luas atas kasus mega korupsi yang disinyalir merugikankeuangan Negara hingga sebesar 2,3triliun rupiah :

Dimana prinsipnya kami ORGANISASI PERS PWRI mendukung sepunuhnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi proyek e-ktp agar tidak berlarut larut sehingga uang negara yang dikorupsi oleh oknum-oknum  yang terlibat tersebut segera bisadiadili dan uang negara yang telah dirugikan agar dikembalikan kembali kekas Negara serta menagkap oknum para pelakunya yang katanya banyak melibatkanpejabat-pejabat tinggi di pemerintahan maupun parlemen.

Sebenarnya menurut beliau mudah saja bila KPK serius mau menggarap penyelidikan ini dimulai dari para perusahaan pemenang konsorsiun nya khususnya Percetakan Negara selaku leader konsorsium,PT.LEN,Sucofindo,Quadradan PT.sandipala maka akan terlihat aliran dananya yang masuk kerekeningperusahaan – perusahaan itu kemana saja atau didistribusikan kemana saja, maka akan jelas disini terlihat para pelaku oknum-oknum yang bermain disana, bukan hanya bersumber dari  ,Nazaruddindan lain sebagainya tapi yang penting berdasarkan dari laporan keuangannya sebagai bukti nyata, sebenarnya jelas aliran dana  tersebut hilirnya, maka KPK periksaPercetakan Negara secara komprehensif sehingga timbul titik  ..kalau kata gusdurbegitusajako repot, ujarbeliausambiltersenyum.

Satu lagi masukan yang sangat positif bagi KPK dari beliau selaku pimpinan tertinggi Organisasi Pers DPP PWRI, beliau menyarankan kepada kementerian BUMN, demi kelancaran penyelidikan kasus korupsi e-ktp dan untuk mencegah terjadinya conflic of interst  dilingkungan BUMN tersebut, mungkin sebaiknya pihak kementerian BUMN segera menonaktifkan jajaran Direksi – direksi di BUMN yang terlibat tersebut tersebut namun yang masih menjabat dan terlibat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, karena khususnya di Percetakan Negara mengapa sepertinya ada yang ditutup-tutupi ataskasus e KTP ini sebagaimana yang didapat didalam laporan keuangannya atas tidaksingkronnya laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan BUMN tersebut dengan hasil dakwaan KPK, bahkan saya dengar sudah pernah laporan keuangan Perusahaan BUMNa tersebut di Disclamer oleh salah satu auditor internalnya,maka ha lini berarti bisa terlihat bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Percetakan Negara sangat tidak professional sebagai sebuahBadan Usaha Milik Negara,pertanyaannya apakah hal ini akan dibiarkan ?

Didalam mengelola BUMN sebaiknya para Direksi yang ditunjuk menjalankan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur didalam undang-undang BUMN itu sendiri bukan diduga melakukan memanipulasi, namun apabila ada hal-hal yang ditutupi ini dibiarkan maka saya menduga kementerian BUMN  ikut mendukung terjadinya kebohongan laporan keuangan yang terjadi, atas penyimpangan ini sehingga terjadilah kasus korupsi e KTP ini di Badan Usaha Milik Negara, hal inilah yang bisa dikatakan sebagai persekongkolan atas dugaan mega korupsi di mega proyek e KTP tersebut katanya. ( Ach.M)

 

Please follow and like us:
0

Leave a Comment