Skip to content

KEPMENAKER 184/2017 PERSULIT KAUM BURUH ATAU PEKERJA MERAYAKAN IDUL FITRI

[caption id="attachment_459" align="aligncenter" width="300"] Timbul Siregar[/caption]

Ketika Keputusan Presiden no. 184 tahun 2017 ditandatangani dan diinformasikan ke publik maka seluruh pekerja formal baik pegawai negeri maupun pegawai swasta mengetahui kalau cuti bersama Iedul Fitri tahun 2017 ini tanggal 23, 26, 27,28,29, dan 30 Juni. Tentunya seluruh pekerja tersebut telah merencanakan perayaan dan liburan Iedul Fitri ini dengan baik sehingga tanggal 3 Juli siap untuk bekerja kembali.

Perencanaan yang baik tersebut, bagi pekerja swasta, ternyata terganggu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) no. 184 tahun 2017 hari ini. Bila tahun-tahun sebelumnya cuti bersama memberikan perlakuan yang sama bagi PNS maupun pekerja swasta, maka dengan terbitnya Kepmenaker no. 184 tanggal 19 Juni ini pekerja swasta terdiskriminasi. Kepmenaker ini memposisikan cuti bersama bagi pekerja swasta sebagai fakultatif atau pilihan.

Ada beberapa catatan saya tentang Kepmenaker ini :

1. Kepmenaker no. 184 ini mereduksi isi Keppres no. 18/2017 dan mendiskriminasi pekerja swasta untuk mendapatkan hak cuti bersama seperti yang diperoleh PNS.

2. Kepmen ini tetap melegitimasi diskriminasi ttg cuti bersama antara PNS dan Pekerja swasta. Cuti bersama bagi PNS seperti yg diatur dalam Keppres no. 18/2017 memposisikan cuti bersama bagi PNS tidak mengurangi cuti tahunan, tetapi cuti bersama bagi swasta tetap mengurangi cuti tahunan.

Menurut saya kehadiran Kepmenaker ini malah memperdalam tingkat diskriminasi antara PNS dan pekerja swaata.

3. Kehadiran cuti bersama tidak lagi bisa diposisikan sbg cuti tanggal merah, yaitu ketika pekerja bekerja di masa cuti bersama maka pekerja mendapatkan lembur.

4. Diktum kelima dan keenam tidak konsisten. Diktum kelima mengacu pada kebutuhan operasional perusahaan tetapi Diktum keenam menyatakan fakultatif atau pilihan sesuai kesepakatan buruh atau SP SB dgn pengusaha. Ketidakkonsistenan ini berpotensi menimbulkan konflik huhugan industrial.

5. Kepmenaker no. 184 ini mengurangi kualitas pekerja dalam menjalankan Iedul Fitri karena pihak pengusaha dgn dalil Diktum kelima dapat memerintahkan tanggal 23, 27, 28, 29 dan 30 juni sudah masuk kerja. Kalau tidak masuk bisa kena surat peringatan. Ini artinya buruh akan sulit ketika harus mudik.

6. Sebaiknya ketentuan cuti bersama dikembalikan seperti semula saja, tidak perlu dibuat kepmenaker seperti ini agar buruh bisa lebih berkualitas dalam merayakan Iedul Fitri.

7. Secara keseluruhab, dengan Kepmenaker ini maka potensi terjadinya perselisihan Hubungan Industrial akan lebih mudah terjadi, paska merayakan Iedul Fitri nanti

Saya berharap Menteri Ketenagakerjaan mencabut Kepmenaker ini agar pekerja swasta lebih tenang dan nyaman dalam menajalankan Hari Raya Iedul Fitri.

Pinang Ranti, 19 Juni 2017.

Tabik

Timboel Siregar

Please follow and like us:
0

Leave a Comment