Skip to content

Kementrian Agama Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Product Halal.

Kementrian Agama Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Product Halal. BPJPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transkhatulistiwa
Kementrian Agama Indonnesia membentuk lagi satu lembaga yang mengelola proses administrasi terhadap registrasi sertifikat halal, Biasanya Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan untuk sertifikat halal, sekarang MUI hanya akan menjadi Auditor terhadap product yang didaftarkan atau kata lain MUI hanya menjadi pihak yang menentukan halal atau tidaknya suatu product.

Kehadiran BPJPH menurut mentri agama tidak mengesampingkan peran dan kewenangan MUI yang sebelumnya banyak mengeluarkan sertifikat halal. Ini bisa dilihat nanti dari proses perijinan sertifikat halal dimana BPJPH hanya akan menjadi lembaga yang mengelola proses administrasi terhadap registrasi sertifikat halal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peresmian BPJPH sesuai Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH. Berharap dengan kehadiran badan ini di lingkungan Kemenag akan ada perubahan yang lebih baik, khususnya di industri halal, ujar Menteri Agama Lukman Hakim

Lebih Jauh Mentri menjelaskan bahwa tiga kewenangan MUI meski sudah ada BPJPH. Yaitu :
1. Adalah penerbitan surat rekomendasi produk halal yang nantinya ditindaklanjuti BPJPH.
Sebelum BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal, harus ada keputusan MUI terkait dengan kehalalan produk tersebut, jelas Mentri.

2, MUI tetap memiliki peran untuk mengeluarkan fatwa halal terhadap produk yang didaftarkan di BPJPH.

3. MUI juga memiliki peran tidak tergantikan untuk mengeluarkan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yaitu organisasi auditor produk halal.
(ACH. M)

Please follow and like us:
0

Leave a Comment